Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

时尚 2025-06-12 17:21:22 97

JAKARTA,quickq下载网址ios DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 34 Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). 

"Dari data per hari ini, Selasa (7/1), update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72 persen," ujar anggota juru bicara KPK, Budi Prasetyo pada Selasa, 7 Januari 2025.

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

BACA JUGA:KPK Sebut Raffi Ahmad Sudah Serahkan LHKPN Meskipun Datanya Belum Muncul di Website

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

BACA JUGA:Link dan Cara Cek Harta Kekayaan Pejabat di LHKPN, Bisa Diakses Publik

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

Lebih lanjut, Budi merincikan dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, ada 44 yang telah melaporkan LHKPN. 

Kemudian, ada 38 Wakil Menteri dan Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah lapor LHKPN. Masih ada 16 yang belum lapor.

Lalu, sebanyak 8 orang utusan khusus atau Penasihat Khusus/Staf Khusus sudah lapor LHKPN. Masih ada 7 orang yang belum lapor.

"KPK mengimbau kepada para Wajib Lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni 3 bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025," jelas Budi.

BACA JUGA:Terima Kasih Menkes ke BGN, Program Makan Bergizi Gratis Bisa Terselenggara

BACA JUGA:KPK Ungkap Eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Donald P. Simanjuntak yang Terseret Kasus DWP Belum Pernah Lapor LHKPN

Adapun, dalam hal ini Budi tidak merincikan nama-nama yang belum serahkan data LHKPN.

"Mohon maaf kami belum bisa sampaikan nama-namanya," imbuh Budi. 

Dalam hal ini, Budi berpesan apabila ada kendala dalam pengisian LHKPN, KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisiannya.

BACA JUGA:Giliran Aliran Dana Rekening Ayah Dokter Koas Lady Selaku Kepala BPJN Kalbar Akan Diusut KPK: Dalami LHKPN

  • 1
  • 2
  • »

本文地址:http://www.ai-quickq.com/html/31b899166.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku, Hasto Minta Anggota Partai Tetap Tenang

Golongan Darah A Berisiko Stroke di Usia Muda, Benarkah?

Cara Mudah Meningkatkan Kualitas Ibadah Puasa dari Tahun Sebelumnya

Cek Info GTK 2025 Telah Tervalidasi Terima Tunjangan Sertifikasi Lewat NRG, Guru Tinggal Klik paspor

Herwyn Dorong Jajaran Junjung Akutanbilitas dan Kredibilitas Saat Lapor LHKPN dan LHKAN

Cek Info GTK 2025 Telah Tervalidasi Terima Tunjangan Sertifikasi Lewat NRG, Guru Tinggal Klik paspor

DPRD Usulkan Unit Pengelola Teknis Parkir Dibubarkan, Dishub Jakarta: Diserahkan ke Pansus

AHY Jadi Ketum Lagi, Ini Susunan Baru Pengurus Partai Demokrat

友情链接