SaveRajaAmpat Trending di Medsos, Susi Pudjiastuti Ikut Prihatin

Warta Ekonomi,quickq安装包下载 Jakarta -

Raja Ampat kembali menjadi perbincangan hangat publik. Namun kali ini, sorotan bukan tertuju pada keindahan alamnya, melainkan pada kekhawatiran akan industri nikel yang dinilai mengancam kelestarian lingkungn kawasan tersebut.

Tagar SaveRajaAmpat viral di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga X (sebelumnya Twitter), sebagai bentuk protes terhadap masuknya industri tambang di wilayah yang dijuluki sebagai epicentrum biodiversitas laut dunia.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti bahkan merespon keras hal ini dalam laman X nya. "Pak Presiden @prabowo mohon segera dihentikan," tulis Susi prihatin, Kamis (5/06/2025).

Baca Juga: Bahlil Lapor Prabowo Soal Tambang Raja Ampat, Operasional GAG Langsung Dihentikan

Gayung bersambut, merebabnya isu ini membawa putusan di mana Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), secara resmi menghentikan operasional PT GAG Nikel yang merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan di wilayah Pulau GAG, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

”Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada KK PT GAG yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” jelas Bahlil, di Kementerian ESDM, Kamis (05/06/2025).

PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).

Diketahui PT GAG telah memegang KK yang diterbitkan pada 2017 dan telah beroperasi secara komersial sejak 2018. Perusahaan ini menjadi satu-satunya pemegang Kontrak Karya (KK) yang aktif melakukan kegiatan produksi di wilayah Raja Ampat.

Baca Juga: Bahlil Ungkap GAG Dulu Dikuasai Asing, Kini Dikelola Antam

Berbagai kalangan sipil, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat memandang bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat sangat berisiko dan bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan.

Dalam laporan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 500 hektare hutan telah dibuka di tiga pulau kecil Gag, Kawe, dan Manuran yang secara hukum seharusnya dilindungi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Aktivitas pertambangan juga dinilai menimbulkan sedimentasi di perairan pesisir akibat limpasan tanah yang berpotensi merusak terumbu karang dan kehidupan laut. Pulau-pulau lain seperti Batang Pele dan Manyaifun, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari kawasan wisata terkenal Piaynemo, juga terancam.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran ini, publik menyerukan adanya transparansi, evaluasi menyeluruh, dan penguatan perlindungan ekologis guna memastikan kelestarian Raja Ampat bagi generasi mendatang.